Rabu, 27 Mei 2009

Utamakan Layanan Pendidikan, Sarana Prasarana Belakangan

Drs H Supanut MM Memeroleh pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Aturan perundangan sudah menjamin hak itu dan pemerintah (pusat dan daerah) berkewajiban untuk memenuhi. Hal ini berarti tidak boleh ada alasan apapun yang membenarkan masih adanya anak usia sekolah yang tidak memerolah pendidikan. Baik itu alasan ketidakmampuan ekonomi, rendahnya minat belajar, atau minimnya sarana dan prasarana.
Bagi Supanut, yang paling penting harus diselenggarakan oleh pemerintah adalah memenuhi layanan pendidikan tersebut. Soal sarana dan prasarana bisa dipenuhi secara bertahap (baca: belakangan). Berikut penuturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo ini kepada Mas Bukhin dan fotografer Hayu Yudha Prabawa dari KORAN PENDIDIKAN di sela aktivitasnya pada Kamis (2/4) lalu.


Membincang tentang pendidikan di Kabupaten Probolinggo, apa tantangan dan pembenahan yang masih harus dikejar? Ada dua hal yang membutuhkan perhatian penting dalam membangun pendidikan di Kabupaten Probolinggo ini. Pertama menyelaraskan pola pengelolaan atau manajemen lembaga pendidikan, dan kedua pada penguatan kualifikasi sumberdaya manusia terutama para guru. Bukan berarti aspek lain kurang penting untuk ditingkatkan namun secara riil dua hal itu yang harus mendapat perhatian serius.

Soal keselarasan dalam hal manajemen lembaga pendidikan, apa yang tengah digagas dan dilakukan? Kuncinya ada pada komunikasi yang insentif antar lembaga pendidikan dan juga para pengelola. Kabupaten Probolinggo ini memiliki karakter dan sistem sosial yang juga unik. Dalam hal pengelolaan pendidikan misalnya, masyarakat memiliki keberdayaan yang tinggi untuk menyelenggarakan. Di sisi lain pemerintah juga memegang tanggung jawab untuk memberikan pelayanan pendidikan. Tapi sejauh ini tidak sampai terjadi kebuntuan dalam hal komunikasi ini.


Artinya tidak ada salah satu pihak yang tersubordinasi? Tidak, tidak ada itu. Hubungan antar kelembagaan tetap terjalin dengan baik sebab semangat yang diusung kan sama, memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Probolinggo.

Terkait dengan peningkatan kualitas SDM, apa yang sudah dilakukan?
Secara nasional dalam sistem pendidikan kita sudah memberi pedoman jelas untuk meningkatkan kualifikasi guru ini. Namun di tingkat daerah, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi setempat, apalagi seperti saya ungkap tadi bahwa Kabupaten Probolinggo memiliki karakter yang unik.

Seperti apa yang dijalankan di Kabupaten Probolinggo ini? Pada dasarnya tetap dilakukan melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan bagi guru, baik yang diselenggarakan secara umum maupun secara mandiri oleh lembaga. Begitu juga dengan program yang diselenggarakan baik di tingkat provinsi maupun nasional, selalu diupayakan untuk bisa diikuti. Bersyukur meski satu sisi kita terus membenahi kualifikasi guru kita, di sisi lain guru dan pendidik di Kabupaten Probolinggo juga mendapat kepercayaan untuk memberi pelatihan di wilayah lain.


Selain kualifikasi guru, bagaimana dengan peningkatan kapasitas dan kualitas anak didik?
Idealnya memang dengan peningkatan kualifikasi guru akan memberi pengaruh positif pada peningkatan kualifikasi anak didik. Di samping memang didesain pula perangkat lain untuk menggenjot kualitas anak didik. Seperti yang saat ini sedang kami lakukan dengan membentuk tim khusus bagi mereka yang ingin mengikuti olimpiade mata pelajaran. Pembinaan dan pembenahan dengan pendekatan yang spesifik ini diharapkan bisa memacu kualitas anak didik.

Kalau boleh tahu berapa angka partisipasi kasar (APK) dari masyarakat di Kabupaten Probolinggo ini? Belum mencapai 100 persen memang, masih diangka 98 persen. Artinya memang masih ada anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan.

Menurut Anda apa yang menjadi faktor pendorong masih adanya anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan ini? Ada yang terkendala secara ekonomis tapi kebanyakan dipengaruhi oleh faktor geografis. Artinya ada keterbatasan untuk bisa memenuhi setiap layanan pendidikan ini pada semua lapisan masyarakat. Dengan karakter geografis seperti ini lahirlah gagasan untuk memudahkan akses masyarakat pada layanan pendidikan melalui sekolah satu atap.


Bukannya ini program yang dicanangkan secara nasional sebagai alternatif pemenuhan layanan pendidikan? Iya tapi ide dasar dari gagasan sekolah satu atap itu lahirnya di Kabupaten Probolinggo. Setelah sukses dilaksanakan di sini, beberapa daerah lain mengadopsi dan akhirnya menjadi program nasional.

Dan Anda dibalik gagasan awal sekolah satu atap itu? Bisa diceritakan sumber idenya?
Ya sumber idenya dari kondisi riil yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Kalau tidak salah saat itu tahun 2000, saya melakukan survei pada beberapa daerah yang APK SD ke SMP nya cukup rendah. Salah satunya ke daerah Pakel di kecamatan Sukapuro. Ternyata kendalanya bukan pada minat mereka yang kurang untuk melanjutkan sekolah tapi karena lokasi SMP nya yang terlalu jauh.

Apa sampai cukup memberatkan hingga tidak mau menempuh jarak yang jauh untuk sekolah?
Sangat berat, selain kondisi jalan yang rusak, biaya yang dikeluarkan juga tinggi. Bayangkan untuk menempuh perjalanan ke sekolah itu membutuhkan ongkos Rp 25 ribu. Itu ongkos ojek. Kalau pulang dan pergi sekolah setiap hari biayanya sudah Rp 50 ribu, belum uang saku atau biaya pendidikan yang lain. Bagi sebagian besar masyarakat di sana jangankan uang Rp 50 ribu per hari, untuk makan saja susah.


Lalu lahirlah ide sekolah satu atap itu? Memang tidak langsung menyebut sekolah satu atap. Saat itu saya hanya kepikiran untuk mendekatkan sekolah itu ke masyarakat agar lebih mudah. Karena yang ada hampir di setiap desa meski paling pelosok sekalipun adalah SD, ya di sekolah inilah yang bisa dipakai untuk memberi layanan pendidikan jenjang SMP.


Tidak kepikiran untuk membangun gedungnya lebih dulu? Paling penting bagi saya layanan pendidikannya harus ada dulu, soal sarana dan prasarana bisa dipikirkan dan diadakan belakangan secara bertahap. Sangat tidak adil bila pemerintah membiarkan mereka berhenti sekolah hanya karena aksesnya yang susah. Apa yang sudah ada di dekat mereka itu yang harus di manfaatkan.

Sudah ada berapa Sekolah Satu Atap di Kabupaten Probolinggo sampai sekarang?
Dengan kondisi geografis seperti ini memang bisa dibilang jumlahnya cukup banyak. Untuk SSA SD dan SMP saat ini ada 17 sekolah. Sedang untuk SSA SMP dan SMA ada 5 sekolah dan SMP/SMK ada 4 sekolah. (*)

Sumber:http://www.koranpendidikan.com/artikel/3141/utamakan-layanan-pendidikan-sarana-prasarana-belakangan.html

Tidak ada komentar: