Desak 20 Persen Dana Pendidikan

SUMENEP - Sejumlah akademisi dan pengamat pendidikan mendesak Komisi D memperjuangkan realisasi anggaran 20 persen pendidikan. Pasalnya, selama ini 20 persen anggaran pendidikan selalu kandas di tengah gedung sekolah yang rusak.

Pembantu ketua III STIKA Husnan Nafi M.Pd menjelaskan pemerintah pusat mengetokkan palu untuk 20 persen pendidikan. Dia menilai daerah harus menerjemahkan instruksi pusat secara arif. Husnan mencontohkan, komisi D wajib ngotot ketika membedah APBD 2009 yang tertuang dalam KUA (kebijakan umum anggaran).

Dia menuding pendidikan di Sumenep tidak menggeliat. Lulusan UIN Jogja ini menilai lambannya pendidikan disebabkan terbatasnya anggaran. Akibatnya, ratusan gedung sekolah rusak dan kegiatan belajar-mengajar terganggu. Berdasar keputusan pemerintah, pria tambun ini menilai 20 persen harus diwujudkan. “Saya minta teman-teman di komisi D mengegolkan itu 20 persen dana pendidikan,” terangnya.

Hal senada disampaikan pengamat pendidikan Lukmah Hakim. Analis pendidikan yang bolak balik Sumenep - Surabaya ini menghendaki pengambil kebijakan serius mengelola dana pendidikan. Secara nominal, dia akui dana pendidikan tinggi baik untuk belanja rutin maupun publik. Dia mengandaikan APBD 2009 sebesar Rp 1 triliun dan lebih dari Rp 100 miliar untuk dana pendidikan. “Saya kira dewan harus mengontrol realisasi dana pendidikan dan lainnya,” kata Lukman.

Sementara anggota panggar Moh Hanif mengakui draf APBD sedang dibahas. Pria yang juga anggota komisi D ini tidak menampik pemerintah menorehkan 20 persen untuk dana pendidikan. Karena itu, katanya, dewan juga berjuang merealisaikan pos-pos anggaran yang sudah ditentukan kuotanya.

Hanif belum berani menentukan berapa nominal anggaran untuk memenuhi kuota pendidikan (20 persen). Tetapi, dia yakin semua anggota panggar sudah mengetahui keputusan pemerintah tentang skala prioritas pembangunan. Pasalnya, pemerintah menempatkan pendidikan sebagai hal yang utama setelah kesehatan. “Semua (alokasi anggaran) masih digodok,” terangnya.

Kapala dinas pendidikan Moh. Rais percaya kepada panggar dan timgar dalam membedah anggaran pendidikan. Rais juga yakin masyarakat mengetahui bahwa lebih dari 400 sekolah rusak di jenjang SD. Untuk memperbaikinya, orang pertama di disdik itu butuh dana yang besar. “Kami serahkan saja kepada yang berhak menganggarkan (panggar dan timgar),” ungkapnya.(jawapos/radarmadura)

Gak Boros Lagi!

menata finansial demi hidup sejahtera

Sumber http://www.kabarmadura.com/berita-madura/desak-20-persen-dana-pendidikan/