Tampilkan postingan dengan label Pembiayaan Pendidikan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pembiayaan Pendidikan. Tampilkan semua postingan

Rabu, 27 Mei 2009

Problematika Penyaluran Dana Pendidikan INOVASI BARU: Cara Modern Menjadi Penulis Hebat!

Oleh Ahmad Makki

Mega proyek pemerintah mengawal wajib belajar sembilan tahun (Wajardiknas) patut didukung semua elemen. Dalam hal ini kebijakan percepatan penuntasan Wajardiknas yang diproyeksikan akan tercapai pada tahun pelajaran 2008/2009 sangatlah mungkin terjadi. Tekad pemerintah dalam hal ini tidaklah main-main. Dengan merealisasikan salah satu bentuk program kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak disalurkan untuk bidang pendidikan lebih dimaksimalkan.

Mengingat fenomena putus sekolah di usia dini masih banyak ditemui di berbagai daerah-daerah. Faktor utamanya tidak lain adalah persoalan ekonomi keluarga. Biaya pendidikan yang sangat tinggi, dengan berbagai pungutannya serta mahalnya buku-buku pelajaran, tidak dapat dipenuhi oleh orang tua siswa yang berpenghasilan serba kecukupan.

Sejak tahun 2005 lalu pemerintah dan DPR-RI telah memutuskan untuk melaksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan disalurkan dalam dua bentuk, yaitu: Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM).

Sehingga realisasi dana pengalihan subsidi BBM ini sedikit membuat wajah-wajah siswa bahagia bak sekumtum bungan mawar yang sedang berseri-seri. Berbagai biaya pendidikan seperti biaya pendaftaran, iuran bulanan, biaya ujian, maupun bahan pendukung lainnya hingga biaya praktik dan semacamnya menjadi beban yang dipikul bersama antara orang tua dan pemerintah.

Dalam perjalanannya, berbagai persoalan dalam penyaluran Dana Pendidikan ini tidak berjalan dengan mulus. Bentuk penyelewengan banyak terdengar dimana-mana. Dugaan adanya korupsi pun telah melibatkan banyak instansi di tubuh Dinas Pendidikan. Begitupula manipulasi yang dilakukan pihak sekolah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan daftar siswa dan siswi miskin. Selain itu masih banyak lagi kebocoran dana pendidikan dengan bentuk modus yang beragam.

Permasalahan pelik dalam penyaluran dana pendidikan ini sangat wajar terjadi. Termasuk yang lagi marak diperbincangankan adalah Dana Operasional Sekolah. Lebih dikenal dengan istilah BOS. Sejak akhir tahun lalu dana ini telah dikucurkan oleh pemerintah pada masing-masing sekolah yang telah disetujui oleh PKPS-BBM. Akan tetapi dana BOS disinyalir tidak berjalan secara efektif dan sesuai dengan harapan rakyat.

Terbukti alokasi penggunaan dana BOS yang tidak tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dilapangan banyak ditemukan pengendapan dana BOS sebanyak milyaran di Bank. Perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang memakai dana BOS. Ditemukan banyaknya data yang tidak valid. Bahkan bentuk penyelewengan dana BOS yang dilakukan oleh beberapa individu dan kelompok yang sedang mengambil kesempatan

Sumber http://www.penulislepas.com/v2/?p=257

PERSIAPAN DANA PENDIDIKAN: PENTING TIDAK SIH?

Bulan Juli yang baru saja berlalu merupakan bulan dimulainya tahun ajaran baru 2002. Selalu bisa ditebak bahwa setiap kali awal tahun ajaran baru, semua orang sepertinya bicara tentang pentingnya pendidikan. Dan kalau Anda perhatikan, hal ini biasanya menular kepada semangat bersekolah dari anak itu sendiri. Coba perhatikan betapa bersemangatnya anak-anak Anda ketika mereka masuk sekolah kemarin.

Wajar saja, kalau Anda sebagai orang tua menunjukkan semangat tentang pentingnya pendidikan, ditambah lagi lingkungan di sekitar Anda juga menunjukkan semangat yang sama, maka pastilah semangat tersebut juga akan tertular ke anak Anda sehingga wajar bila anak-anak sekolah sangat bersemangat masuk sekolah pada hari-hari pertama tahun ajaran baru kemarin.

Tetapi sayangnya, dari pengalaman saya selama ini, saya banyak menemukan orang tua yang ­ walaupun sadar bahwa pendidikan itu sangat penting ­ tetapi tidak begitu mempedulikan persiapan dana pendidikan itu sendiri. Sebagai contoh, banyak cerita tentang beberapa orang tua yang meminjam uang kesana-kemari pada saat datangnya tahun ajaran baru. Selain itu, Kantor Pegadaian juga penuh karena banyak orang yang menggadaikan barang-barangnya untuk membayar uang sekolah anak.

Kenapa sih orangtua kadang tidak siap dari segi dana ketika tiba waktunya si anak masuk sekolah? Jawabannya, mungkin karena orangtua tidak menganggap bahwa dana pendidikan itu penting untuk dipersiapkan sejak sekarang. Lho, apakah memang penting menyiapkan dana pendidikan untuk anak? Jawabannya saya tulis besar-besar di sini: PENTING.

Ada empat alasan kenapa dana pendidikan penting untuk dipersiapkan, bahkan kalau bisa sejak sekarang:

Mahalnya Biaya Pendidikan Pada Saat Ini

Biaya Pendidikan pada saat ini sudah cukup tinggi. Sebuah universitas swasta terkenal di Jakarta ada yang meminta uang kuliah sebesar sekitar Rp 60 - 70 juta bagi mereka yang masuk kuliah tahun 2002 ini selama 5 tahun sampai lulus nanti. Bagi banyak orang, biaya pendidikan setinggi itu sudah tentu terasa mencekik leher.

Naiknya Biaya Pendidikan dari Tahun ke Tahun

Sudah biaya pendidikan di rasa mahal, jumlah tersebut biasanya akan terus naik dari tahun ke tahun. Dengan asumsi kenaikan sebesar 10 persen per tahun, maka dalam 17 tahun mendatang, bukan tidak mungkin Biaya Kuliah selama 5 tahun di S1 bisa mencapai sekitar Rp 300 juta.

Ekonomi Tidak Selalu Baik

Orang tua bisa saja menganggap bahwa penghasilannya sekarang aman-aman saja mengingat baiknya keadaan ekonomi sekarang ini. Sehingga mereka yakin bila si anak masuk sekolah nanti, dananya pasti tersedia. Tetapi, bila keadaan ekonomi menurun, bukan tidak mungkin penghasilan orang tua menjadi berkurang atau malah berhenti sehingga bisa saja dana pendidikan untuk si anak tidak akan siap bila dibutuhkan.

Fisik Manusia Tidak Selalu Sehat

Jangan anggap bahwa fisik manusia akan selalu sehat untuk bisa terus bekerja dan mendapatkan penghasilan. Bila Anda tidak menabung dan mempersiapkan dana pendidikan anak dari sekarang, maka bila suatu saat kelak fisik Anda tidak memungkinkan untuk Anda bisa terus bekerja, jangan harap dana pendidikan untuk anak Anda bisa tersedia.

Selain keempat alasan di atas, sebetulnya ada satu alasan lagi yang membuat kenapa dana pendidikan penting sekali untuk dipersiapkan sejak sekarang, yaitu: "Karena jadwal pendidikan anak Anda tidak mungkin dimundurkan atau ditunda." Jadwalnya sudah pasti. Contohnya, kalau anak Anda sudah waktunya masuk SD tetapi Anda tidak punya dana yang cukup untuk membayar uang pangkal-nya, masak Anda mau memundurkan jadwal anak Anda masuk SD ke tahun berikutnya hanya supaya Anda bisa membayar biaya uang pangkal-nya secara penuh? Tidak, kan? Jadi, persiapkan dana pendidikan anak Anda sejak sekarang. Jangan tunda lagi. Tentang bagaimana cara menghitung dana pendidikan, akan saya jelaskan dalam kesempatan mendatang.

Sumber http://www.perencanakeuangan.com/files/PentingPendidikan.html

Perencanaan Dana Pendidikan

Suatu hari, di dalam patas AC menuju bilangan Sudirman, terlihat pasutri muda yang terlibat ‘perbincangan hangat’. Mereka adu argumentasi tentang rencana persiapan dana pendidikan anak. Si istri yang konservatif dan ingin semuanya serba aman, menentang paparan suami tentang rencana dana pendidikan menggunakan instrumen investasi yang agresif.

Ada point logika si istri yang sangat masuk akal. Saat ini investasi keuangan belum bisa dipegang. Arahnya masih belum jelas. Sejak medio 2007 dunia menyaksikan bersama betapa perhitungan nilai ekonomis di atas kertas sangat rapuh. Dan sekalinya rontok, seluruh industri keuangan pun terguncang. Selain itu, penegakan peraturan pasar keuangan juga tidak seindah yang dijanjikan. Contoh terakhir di tanah air adalah kasus penyalahgunaan dana nasabah Sarijaya Sekuritas. Sehingga menurutnya, simpanan bentuk tabungan & deposito adalah pilihan terbaik. Bahkan kalo perlu, ambil asuransi pendidikan sekalian.

Si suami setengah mati berupaya meyakinkan istrinya, kalo hanya mengandalkan simpanan biasa, dana yang harus disisihkan cukup besar. Padahal jika ditambahkan instrumen lain seperti reksadana misalnya, ada potensi efisiensi penyisihan dana mengingat jangka waktu investasi yang terbilang panjang.

Berikut adalah hasil coret-coretan rencana dana pendidikan SMA, dengan asumsi usia anak 0 tahun:

Jenjang Sekolah

Komposisi Instrumen

Sekolah Negeri

Sekolah Swasta

SMA

Deposito

149,185.23

248,642.04

Depo & RD

119,077.43

198,462.39

Depo, RD & Saham

96,415.68

160,692.80

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dengan persiapan dana pendidikan melalui reksadana (dan) saham memungkinkan penghematan hingga 30%!

Dia lebih lanjut menceritakan tentang pengelolaan resiko. Salah satunya adalah dengan membagi dana pendidikan jadi dua tenor. Dana untuk TK dan SD dianggap jangka pendek, sehingga dipilih instrumen yang aman, tabungan dan deposito. Sedangkan untuk pendidikan menengah ke atas, sebagian dana bisa disisihkan untuk instrumen yang lebih beresiko, tentunya dengan mengharap imbal hasil yang lebih tinggi. Di samping itu, dengan menyeimbangkan portfolio dari waktu ke waktu, dana kelolaan selalu dapat disesuaikan dengan profil resiko yang disukai.

Setelah mendengar penjelasan terakhir tersebut, si istri terlihat cukup dapat menerimanya. Tapi hanya setelah si suami berjanji untuk menaruh seluruh jatah tabungan dana pendidikan di deposito, hingga keadaan ekonomi membaik!

Pacitan: Pelopor Dana Operasional Pendidikan

Setelah pelaksanaan Lokakarya di Yogyakarta pada awal September 2003 yang lalu, tiga kabupaten dalam program MBE mulai menerapkan maupun menjajagi penerapan formula alokasi dana pendidikan yaitu Pacitan, Probolinggo dan Banyuwangi. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sistem ini menyerahkan lebih banyak keputusan kepada tingkat sekolah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan telah berinisiatif memasukkan rancangan alokasi dana operasional pendidikan berdasarkan formula dalam RAPBD 2004. Formula tersebut disusun berdasarkan biaya tetap dan jumlah murid. Dalam dokumen Program Pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan 2004 yang masih merupakan usulan dalam RAPBD 2004, disebutkan alokasi dana per murid SD sebesar Rp 24 ribu per tahun, sehingga sebuah SD dengan jumlah murid 200 orang diperkirakan akan memperoleh Rp 4,8 juta pertahun. Disamping itu, setiap SD akan memperoleh biaya administrasi pengajaran sebesar Rp 286 ribu per tahun yang digunakan untuk administrasi pengajaran dan pengadaan LKS. Di tingkat SLTP, alokasi dana berjumlah antara Rp 6 juta s.d. Rp 57 juta dan hanya diperuntukkan bagi SLTP Negeri. Formula alokasi dana pendidikan ini akan disempurnakan dikemudian hari seiring dengan pengembangan data pendidikan di kabupaten tersebut. Bupati maupun DPRD Kabupaten Pacitan telah menyatakan dukungannya untuk meningkatkan dana operasional pendidikan agar mutu pendidikan di Kabupaten Pacitan dapat meningkat pesat. Dinas Keuangan maupun Bappeda Kabupaten Pacitan akan mengembangkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan baik di tingkat kabupaten maupun sekolah berdasarkan kinerja pendidikan.

Sumber http://mbeproject.net/example.html

MEMPERSIAPKAN DANA PENDIDIKAN ANAK

Oleh:Kangguru


Tak ada hal lain yang membuat orang tua menangis terharu, selain ketika melepas sang anak ke sekolah untuk pertama kalinya. Itulah salah satu kutipan dari buku karangan Safir Senduk tentang mempersiapkan dana untuk pendidikan anak.
Agar kita bisa menilai sudah siap atau belum dalam mendanai buah hati kita dalam bersekolah ..... itu ringkasan dibawah ini.
Mengapa dana pendidikan anak menjadi sangat penting bagi kita? hal ini disebabkan :
1. Tingginya biaya pendidikan saat ini.
2. Naiknya biaya pendidikan dari tahun ke tahun.
3. Ketidakpastian ekonomi di masa datang.
4. Ketidakpastian fisik orang tua di masa datang.
Ada 2 cara untuk melakukan perencanaan keuangan :
1. Minta bantuan seorang perencana keuangan.
Ini cara yang paling mudah, anda tinggal buka kartu seputar keuangan anda dan perencanaan keuangan anda-pun menjadi beres.
2. Membuat rencana keuangan sendiri.
Dalam merencanakan ini hindari beberapa kesalahan yang sering terjadi, yaitu :
a. Orang tua biasanya tidak memperkirakan berapa jumlah biaya pendidikan anaknya pada masa yang akan datang.
&nbs p; Akibatnya orang tua tidak tahu dana yang disiapkan cukup atau tidak untuk membiayai pendidikan anaknya.
b. Kadang-kadang orang tua tidak melindungi tabungan mereka dengan unsur proteksi.
Kadang kita tidak mengantisipasi resiko kematian atau ketidakmampuan bekerja, akibatnya bisa mengancam kelangsungan tabungan yang dilakukan.
LANGKAH MERENCANAKAN
1. Memperkirakan biaya pendidikan anak kelak.
- cari informasi biaya pendidikan sesuai jenjangnya
- kalikan dengan asumsi kenaikan biaya pendidikan per tahun
2. Mempersiapkan dana sesuai perkiraan
Dalam penyiapan ini ddapat dilakukan dengan 2 cara :
a. Menabung sendiri
Ada beberapa alternatif yang bisa anda pilih, antara lain :
- tabungan di bank
- deposito
- saham
- properti
- barang-barang koleksi
- emas
- reksa dana
- mata uang asing
b. Mengambil asuransi pendidikan
Dengan mengambil asuransi pendidikan anda harus yakin bahwa perusahaan asuransi tersebut masih akan tetap ada selama anak anda masih membutuhkan biaya pendidikan.
3. Melindungi investasi dari resiko yang mengancam
* mengantisipasi resiko kematian
dilakukan dengan mengambil asuransi jiwa yang memiliki jumlah UP sedemikian rupa sehingga bila terjadi resiko kematian pada anda maka pasangan anda (ahli waris) akan mendapatkan UP dari perusahaan asuransi.
* Mengantisipasi tidak mampu bekerja
dapat dilakukan dengan mengambil 2 asuransi sekaligus yaitu :
- asuransi kecelakaan, yang akan memberikan santunan bila terjadi cacat tetap,
- asuransi penyakit kritis, yang memberikan santunan apabila anda didiagnosa menderita PENYAKIT KRITIS
MELAKSANAKAN RENCANA KEUANGAN
1. Bila anda akan menabung, hal-hal yang harus diperhatikan :
a. cara memilih suku bunga investasi
b. cara memilih produk investasi
c. cara memilih produk asuransi
d. cara agar bisa disiplin menabung
2. Bila anda mengambil asuransi pendidikan, yang harus diperhatikan :
a. langkah - langkah sebelum membeli asuransi pendidikan
b. cara memilih asuransi pendidikan
c. tips ketika membeli asuransi pendidikan

Sumber http://id.shvoong.com/books/1883501-mempersiapkan-dana-pendidikan-anak/

Desak 20 Persen Dana Pendidikan

SUMENEP - Sejumlah akademisi dan pengamat pendidikan mendesak Komisi D memperjuangkan realisasi anggaran 20 persen pendidikan. Pasalnya, selama ini 20 persen anggaran pendidikan selalu kandas di tengah gedung sekolah yang rusak.

Pembantu ketua III STIKA Husnan Nafi M.Pd menjelaskan pemerintah pusat mengetokkan palu untuk 20 persen pendidikan. Dia menilai daerah harus menerjemahkan instruksi pusat secara arif. Husnan mencontohkan, komisi D wajib ngotot ketika membedah APBD 2009 yang tertuang dalam KUA (kebijakan umum anggaran).

Dia menuding pendidikan di Sumenep tidak menggeliat. Lulusan UIN Jogja ini menilai lambannya pendidikan disebabkan terbatasnya anggaran. Akibatnya, ratusan gedung sekolah rusak dan kegiatan belajar-mengajar terganggu. Berdasar keputusan pemerintah, pria tambun ini menilai 20 persen harus diwujudkan. “Saya minta teman-teman di komisi D mengegolkan itu 20 persen dana pendidikan,” terangnya.

Hal senada disampaikan pengamat pendidikan Lukmah Hakim. Analis pendidikan yang bolak balik Sumenep - Surabaya ini menghendaki pengambil kebijakan serius mengelola dana pendidikan. Secara nominal, dia akui dana pendidikan tinggi baik untuk belanja rutin maupun publik. Dia mengandaikan APBD 2009 sebesar Rp 1 triliun dan lebih dari Rp 100 miliar untuk dana pendidikan. “Saya kira dewan harus mengontrol realisasi dana pendidikan dan lainnya,” kata Lukman.

Sementara anggota panggar Moh Hanif mengakui draf APBD sedang dibahas. Pria yang juga anggota komisi D ini tidak menampik pemerintah menorehkan 20 persen untuk dana pendidikan. Karena itu, katanya, dewan juga berjuang merealisaikan pos-pos anggaran yang sudah ditentukan kuotanya.

Hanif belum berani menentukan berapa nominal anggaran untuk memenuhi kuota pendidikan (20 persen). Tetapi, dia yakin semua anggota panggar sudah mengetahui keputusan pemerintah tentang skala prioritas pembangunan. Pasalnya, pemerintah menempatkan pendidikan sebagai hal yang utama setelah kesehatan. “Semua (alokasi anggaran) masih digodok,” terangnya.

Kapala dinas pendidikan Moh. Rais percaya kepada panggar dan timgar dalam membedah anggaran pendidikan. Rais juga yakin masyarakat mengetahui bahwa lebih dari 400 sekolah rusak di jenjang SD. Untuk memperbaikinya, orang pertama di disdik itu butuh dana yang besar. “Kami serahkan saja kepada yang berhak menganggarkan (panggar dan timgar),” ungkapnya.(jawapos/radarmadura)

Gak Boros Lagi!

menata finansial demi hidup sejahtera

Sumber http://www.kabarmadura.com/berita-madura/desak-20-persen-dana-pendidikan/

Dana Pendidikan Sering Disunat Masyarakat Dilibatkan dalam Penentuan APBS

Garut, Kompas - Di Kabupaten Garut, praktik korupsi pendidikan melalui penyunatan dana yang masuk ke sekolah, seperti bantuan operasional sekolah dan dana alokasi khusus, masih sering terjadi. Akibatnya, kualitas pendidikan secara menyeluruh tidak menjadi lebih baik walaupun pemerintah sudah mengucurkan miliaran rupiah untuk itu.

Sekjen Garut Governance Watch (GGW) Agus Sugandhi mengatakan, di tengah tertutupnya pengelolaan dana di sekolah, penguatan posisi orangtua siswa dalam pendidikan menjadi penting. Pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) secara partisipatif dengan melibatkan orangtua siswa dari perencanaan sampai pengawasan anggaran dan kegiatan di sekolah merupakan langkah konkret yang bisa diambil.

"APBS partisipatif ini sudah dilakukan di 10 sekolah dasar di Kabupaten Garut. Dengan model APBS partisipatif, diharapkan pengelolaan keuangan di sekolah bisa transparan dan penyelewengan dana di sekolah bisa ditekan," tutur Agus, Kamis (30/4).

Selama ini, kata dia, pengelolaan keuangan di tingkat SD sangat tertutup. Hanya kepala sekolah yang memahami peruntukan dan aliran dana di sekolah. Guru, orangtua siswa, bahkan kadang komite sekolah, tidak mengetahui dipakai untuk apa saja dana yang masuk ke sekolah. Menurut Agus, berdasarkan survei GGW dari tahun ke tahun, ada saja aliran dana dari sekolah yang tidak jelas pemakaiannya. Misalnya, dana disetor kepada oknum birokrat pendidikan, disunat organisasi guru, dibelikan buku yang dijual secara paksa kepada sekolah, bahkan dibelikan foto bupati dan wakil bupati yang juga dipaksakan kepada sekolah. Dengan demikian, terkadang pertanggungjawaban keuangan kepala sekolah baik kepada orangtua maupun negara tidak jelas.

Dengan APBS partisipatif, masyarakat akan mengetahui sumber dana dan penggunaannya di sekolah. Akhirnya, rasa memiliki sekolah pun timbul dari masyarakat sendiri. Hasil musyawarah APBS ditempel di tempat-tempat penting sehingga diketahui dan terpantau masyarakat. Melibatkan masyarakat

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Komar Mariuna menuturkan, pelibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan di sekolah merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah. Pada sistem itu masyarakat diikutsertakan dalam penentuan kebijakan sekolah, tidak hanya dalam pengawasan, tetapi juga dalam perencanaan.

"Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan di sekolah akan menjadi salah satu usaha peningkatan kualitas tata kelola dan pendidikan di sekolah," kata Komar.

Ke depan, ujarnya, Dinas Pendidikan akan memperbanyak sekolah yang menerapkan APBS partisipatif di Kabupaten Garut. Bahkan ada rencana memperkuat pelaksanaan APBS partisipatif ini secara lebih luas, setidaknya dalam peraturan bupati.

Agus menambahkan, untuk mengawasi penggunaan dana di sekolah, GGW berencana mengadakan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Garut. Lahirnya peraturan bupati tentang penerapan APBS partisipatif dan pengawasan keuangan oleh kejaksaan diharapkan menjadi mekanisme pengawasan yang efektif. (adh)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/05/01/18162059/dana.pendidikan.sering.disunat..

Dana Pendidikan di Kota Magelang: Tantangan Pengembangan MBS

Pengelolaan dana pendidikan di Kota Magelang merupakan contoh terobosan penting dalam pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah. Seluruh sekolah di Kota Magelang, tingkat dasar dan menengah, memperoleh sejumlah dana operasional yang berbeda-beda. Alokasi dana pendidikan tersebut dilakukan berdasarkan jumlah siswa, tingkat kemiskinan, keadaan fisik sekolah, maupun kinerja sekolah. Dengan demikian, pembagian dana pendidikan telah mencakup prinsip keadilan dan efisiensi. Jumlah dana untuk menunjang operasional sekolah cukup besar. Pada tahun 2002 dana untuk SD antara Rp 3 s.d. 12 juta per tahun dan untuk SMP antara Rp 11 s.d. 56 juta per tahun.

Pengembangan dana pendidikan berdasarkan formula yang transparan ini dapat dilakukan jika daerah mempunyai data seluruh sekolah yang mencakup kriteria keadilan dan efisiensi. Kriteria keadilan dapat dicerminkan antara lain melalui data jumlah murid, jumlah murid miskin maupun tingkat kemiskinan di sekolah tersebut. Sedangkan kriteria efisiensi mencakup dua hal. Pertama, keadaan fisik sekolah, misalnya: jumlah buku, kondisi fisik ruang kelas, dan gedung sekolah. Kedua, kinerja sekolah, misalnya tingkat pemahaman murid terhadap pengajaran yang diterima, sementara ini dapat digunakan Nilai EBTANAS Murni (NEM) atau Nilai Ujian Akhir Nasional (UAN).

Dana Block grant di Pekalongan


Bupati Pekalongan meyakini bahwa jika dana diberikan langsung kepada Sekolah untuk dikelola sendiri dalam merehabilitasi / membangun gedung, akan menumbuhkan rasa kepemilikan. Dana block grant ini akan menghasilkan kualitas bangunan yang lebih baik, serta kuantitas yang lebih banyak. Tahun ajaran 2002/ 2003 lulusan SD/ MI adalah 17.017, sedangkan daya tampung SLTP hanya 11.000. Dengan asumsi bahwa 75 % lulusan SD ( 12.762) harus diterima oleh SLTP di Kabupaten, maka diperlukan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB). Disepakati, disediakan alokasi APBD sebesar Rp 1,5 Milyar untuk 50 Sekolah. Besaran block grant untuk tiap calon sekolah adalah Rp 30 juta, tetapi dituntut dana pendamping dari sekolah, sehingga jumlah dana pembangunan total akan menjadi Rp 50 juta per sekolah. Karena jumlah dana terbatas dan jumlah sekolah yang cukup banyak, perlu diadakan proses seleksi dengan kriteria yang transparan. Polanya adalah dengan mengadakan sosialisasi program, kriteria disebarluaskan kepada semua stakeholder pendidikan, lalu diturunkan Tim Penyeleksi yang terdiri atas Bappeda, Dinas, dan Dewan Pendidikan mensurvai sekolah-sekolah yang mendapatkan minat pendaftaran tinggi, tetapi tidak dapat menampungnya. Dengan usaha tersebut Bupati berhasil meyakinkan semua pihak yang pada awalnya kurang berkenan. Berdasarkan hasil kerja Tim Penyeleksi, maka ditetapkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 420/135 Tahun 2003, tentang Penetapan sekolah penerima bantuan block grant untuk SLTP-MTs SLTA-MAN negeri dan swasta kabupaten pekalongan tahun 2003.

Sumber Sumber http://mbeproject.net/example.html

DANA PENDIDIKAN ACEH RP530 MILIAR

Banda Aceh, 6/5/2009 (Kominfo-Newsropom) - Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar,Sag menegaskan bahwa koreksi dana pendidikan di Aceh akibat perubahan penerimaan minyak dan gas bumi (Migas), yaitu dari Rp1,3 triliun menjadi Rp530 miliar, tetap mempertahankan beasiswa untuk anak yatim.


Pemerintah akan menangani pendidikan sesuai undang undang (UU) dan bantuan pendidikan selayaknya membantu keluarga miskin supaya mereka tidak putus sekolah,
� kata Wagub saat membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pendidikan anak yatim di Banda Aceh, Selasa (5/5).


Oleh karenanya, Pemerintah Aceh tetap bersikeras untuk memberikan dana bea siswa bagi anak yatim.


Pemerintah menangani pendidikan sesuai UU dan bantuan pendidikan selayaknya Pemerintah Aceh mengharapkan adanya perubahan mutu pendidikan, karena anggaran yang ditetapkan dalam DIPA 2009 sudah dapat memenuhi kebutuhan pendidikan tinggal bagaimana pelaksana pendidikan di Aceh memanfaatkan semaksimal mungkin.

Pendidikan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan, karena meningkatkan kemampuan pikir dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu Pemerintah Aceh akan membangun sekolah kejuruan lebih banyak, sehingga Aceh memiliki tenaga terampil kelas menengah .


Kepada peserta Rakor pembangunan pendidikan yang dihadiri kepala dinas pendidikan

se Aceh, para rektor dan kepala sekolah, Wagub juga mengatakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab orang tua, karena Islam mewajibkan orang tua mendidik anak-anaknya.. ( ninng/toeb)

Sumber http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=9870&Itemid=1&news_id=18

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009

Dalam upaya meningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan nasional, sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah mengucurkan bantuan dana pembangunan pendidikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan.

Kendati demikian, dalam implementasinya kadangkala tidak semulus apa yang telah digariskan. Di beberapa tempat, program bantuan ini seringkali menjadi bola panas bagi penerimanya. Di satu sisi sekolah memang sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya, namun di sisi lain resiko yang dihadapi juga tidak sederhana akibat gangguan dari sana-sini yang tidak seharusnya terjadi, bahkan diantaranya ada kepala sekolah yang menjadi korban dan terpaksa harus berurusan dengan kejaksaan.

Untuk tahun anggaran 2009 ini pemerintah telah meluncurkan kebijakan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan yang dituangkan dalam Permendiknas No. 3 Tahun 2009. Jika Anda memiliki kepentingan dengan program bantuan ini, seyogyanya Anda memahami isi peraturan ini, dengan harapan Anda dapat turut serta mengawal penggunaannya sehingga bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran dan tidak diselewengkan.

Sumber http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/04/12/dana-alokasi-khusus-dak-bidang-pendidikan-tahun-2009/

Cara Cerdas Mengatur Dana Pendidikan Anak

Oleh: Yuni Herlina Sinambela - Okezone
PERAN orangtua tidak hanya melahirkan dan membesarkan anak, namun juga bertanggung jawab atas biaya pendidikan sekolah anak mereka.

Orangtua manapun menginginkan anaknya mengecap pendidikan setinggi-tingginya. Namun, untuk meraihnya diperlukan biaya yang tidak sedikit. Apalagi, jika lembaga pendidikan yang Anda incar termasuk berkualitas dengan sistem pendidikan yang baik dan tergolong elit. Anda memerlukan biaya yang mampu menyokongnya hingga tamat.

Persiapkan diri Anda dan mulailah mengatur keuangan keluarga untuk anggaran pendidikan anak Anda.
She Knows akan membeberkan tip smart-nya untuk Anda, berikut ini:

Beasiswa pendidikan
Ajak dan doronglah anak untuk secara aktif mencari kesempatan mendapatkan beasiswa pendidikan. Akan lebih baik jika mereka bisa mengambil tawaran beasiswa dari tahun pertama kali mengenyam bangku pendidikan hingga tamat dari sekolah menengah umum. Dengan beasiswa tidak menunjukkan bahwa Anda tidak mampu secara finansial, melainkan akan memberi keuntungan dana keuangan keluarga karena Anda bisa lebih berhemat. Tidak hanya itu, beasiswa juga mengajarkan anak untuk lebih bertanggung jawab pada masa depannya sendiri.

Kontribusi anak
Anda dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk aktif berkontribusi dalam mengatur sendiri uang yang telah Anda berikan untuknya. Contohnya, memberikan kepercayaan terhadap anak Anda untuk mengatur pembayaran uang sekolah dan uang buku pelajarannya.
Asuransi pendidikan
Anda dapat mendaftarkan nomor polis asuransi pendidikan anak di perusahaan asuransi yang terpercaya dan dijamin kredibilitasnya oleh negara. Ada baiknya Anda mendaftarkan anak hingga mencapai tingkat pendidikan kuliah. Anda dapat mulai mengangsurnya dengan sistem pembayaran premi bulanan. Selanjutnya, Anda tidak perlu gusar akan nasib pendidikan sekolah anak Anda di kemudian hari. (ftr)
(tty)

Sumber http://lifestyle.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/02/04/196/189503/cara-cerdas-mengatur-dana-pendidikan-anak

APBD Harus Alokasikan 20 Persen Mendagri Beri Rumus Dana Pendidikan

BANJARMASIN, BPOST-Pemerintah mulai menunjukan perhatian besar terhadap dunia pendidikan. Melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Mardiyanto, pemerintah mengeluarkan surat yang berisi formula cara menghitung dana pendidikan yang harus dialokasikan APBD baik provinsi maupun kabupaten.

Surat Mendagri nomor 903/2706/SJ itu, akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun anggaran. Perhitungannya, total belanja daerah kali 100 persen, sama dengan 20 persen dari total APBD.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Riswandi, mengatakan berdasarkan formula tersebut pemerintah harus mengalokasikan dana dari belanja langsung dan tidak langsung untuk sektor pendidikan. Total seluruhnya harus mencapai 20 persen.

”Rumus itu harus dilaksanakan, jadi selain 20 persen dari APBN, juga 20 persen dari APBD, provinsi maupun kabupaten dan kota. Jadi jumlahnya benar-benar besar. Kalau ditotalkan hampir empat kali APBD Kalsel,” katanya.

Mengingat alokasi dana yang besar, Riswandi berharap Dinas Pendidikan menyiapkan program tepat sasaran untuk mengingatkan kualitas pendidikan dan SDM, karena pengalaman realisasi anggaran pendidikan TA 2008 belum terserap 100 persen.

”Kita tidak mau dengan anggaran sebesar itu, nanti masih ada sekoalah bocor, rusak dan keluhan orang tua yang tidak mampu membayar pungutan-pungutan,” tegasnya.

Pungutan Sekolah

Sementara itu pemerintah juga mengeluarkan peraturan(PP) nomor 48 tahun 2008 diantaranya mewajibkan sekolah mengalokasikan anggaran 20 persen dari dana yang dipungut dari orang tua atau wali siswa untuk peningkatanmutu pendidikan.

Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Nor Ipansyah mengatakan pengalokasian anggaran 20 persen tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI No 48 tahun 2008 pasal 52.

”Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut, alangkah baiknya dalam tahun ini sekolah sudah bisa melaksanakan alokasi anggaran 20 persen untuk peningkatan mutu tersebut,” ujar Nor Ipansyah.

Namun, imbuh Ipansyah, bagi sekolah yang telah terlanjur menyelenggrakan rapat dengan komite sekolah dan orang tua siswa dengan anggaran peningkatan mutu yang kurang dari 20 persen, Disdik akan mentoleransi.


Anggaran 20 persen dari keseluruhan pungutan tersebut harus benar-benar dialokasikan pada peningkatan kegiatan pembelajaran, sarana penunjang, kegiatan kesiswaan dan lainnya, pokoknya yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut

http://www.ri.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=8357&Itemid=829

Rabu, 18 Maret 2009

Pendidikan sebagai Investasi Jangka Panjang

oleh Drs. Nurkolis, MM

Pendidikan sebagai Investasi Jangka Panjang Profesor Toshiko Kinosita mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Tidak ditempatkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting karena masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berfikir panjang (Kompas, 24 Mei 2002).

Pendapat Guru Besar Universitas Waseda Jepang tersebut sangat menarik untuk dikaji mengingat saat ini pemerintah Indonesia mulai melirik pendidikan sebagai investasi jangka panjang, setelah selama ini pendidikan terabaikan. Salah satu indikatornya adalah telah disetujuinya oleh MPR untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN atau APBD. Langkah ini merupakan awal kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka pangjang. Sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang.

Pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif.

Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Inilah sebenarnya arah kurikulum berbasis kompetensi, pendidikan life skill dan broad based education yang dikembangkan di Indonesia akhir-akhir ini. Di Amerika Serikat (1992) seseorang yang berpendidikan doktor penghasilan rata-rata per tahun sebesar 55 juta dollar, master 40 juta dollar, dan sarjana 33 juta dollar. Sementara itu lulusan pendidikan lanjutan hanya berpanghasilan rata-rata 19 juta dollar per tahun. Pada tahun yang sama struktur ini juga terjadi di Indonesia. Misalnya rata-rata, antara pedesaan dan perkotaan, pendapatan per tahun lulusan universitas 3,5 juta rupiah, akademi 3 juta rupiah, SLTA 1,9 juta rupiah, dan SD hanya 1,1 juta rupiah.

Para penganut teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Manfaat non-meneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan dibawahnya. (Walter W. McMahon dan Terry G. Geske, Financing Education: Overcoming Inefficiency and Inequity, USA: University of Illionis, 1982, h.121).

Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya manusianya sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional.
Nilai
Balik Pendidikan
Kedua, investasi pendidikan memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di negara-negara sedang berkembang umumnya menunjukkan nilai balik terhadap investasi pendidikan relatif lebih tinggi dari pada investasi modal fisik yaitu 20 % dibanding 15 %. Sementara itu di negara-negara maju nilai balik investasi pendidikan lebih rendah dibanding investasi modal fisik yaitu 9 % dibanding 13 %. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan sehingga tingkat upah lebih tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi (Ace Suryadi, Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan: Isu, Teori dan Aplikasi. Balai Pustaka: Jakarta, 1999, h.247).

Pilihan investasi pendidikan juga harus mempertimbangkan tingkatan pendidikan. Di Asia nilai balik sosial pendidikan dasar rata-rata sebesar 27 %, pendidikan menengah 15 %, dan pendidikan tinggi 13 %. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka manfaat sosialnya semakin kecil. Jelas sekali bahwa pendidikan dasar memberikan manfaat sosial yang paling besar diantara tingkat pendidikan lainnya. Melihat kenyataan ini maka struktur alokasi pembiayaan pendidikan harus direformasi. Pada tahun 1995/1996 misalnya, alokasi biaya pendidikan dari pemerintah Indonesia untuk Sekolah Dasar Negeri per siswa paling kecil yaitu rata-rata hanya sekirat 18.000 rupiah per bulan, sementara itu biaya pendidikan per siswa di Perguruan Tinggi Negeri mendapat alokasi sebesar 66.000 rupiah per bulan. Dirjen Dikti, Satrio Sumantri Brojonegoro suatu ketika mengemukakan bahwa alokasi dana untuk pendidikan tinggi negeri 25 kali lipat dari pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan yang lebih banyak dialokasikan pada pendidikan tinggi justru terjadi inefisiensi karena hanya menguntungkan individu dan kurang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Reformasi alokasi biaya pendidikan ini penting dilakukan mengingat beberapa kajian yang menunjukkan bahwa mayoritas yang menikmati pendidikan di PTN adalah berasal dari masyarakat mampu. Maka model pembiayaan pendidikan selain didasarkan pada jenjang pendidikan (dasar vs tinggi) juga didasarkan pada kekuatan ekonomi siswa (miskin vs kaya). Artinya siswa di PTN yang berasal dari keluarga kaya harus dikenakan biaya pendidikan yang lebih mahal dari pada yang berasal dari keluarga miskin. Model yang ditawarkan ini sesuai dengan kritetia equity dalam pembiayaan pendidikan seperti yang digariskan Unesco.

Itulah sebabnya Profesor Kinosita menyarankan bahwa yang diperlukan di Indonesia adalah pendidikan dasar dan bukan pendidikan yang canggih. Proses pendidikan pada pendidikan dasar setidaknnya bertumpu pada empat pilar yaitu learning to know, learning to do, leraning to be dan learning live together yang dapat dicapai melalui delapan kompetensi dasar yaitu membaca, menulis, mendengar, menutur, menghitung, meneliti, menghafal dan menghayal. Anggaran pendidikan nasional seharusnya diprioritaskan untuk mengentaskan pendidikan dasar 9 tahun dan bila perlu diperluas menjadi 12 tahun. Selain itu pendidikan dasar seharusnya “benar-benar” dibebaskan dari segala beban biaya. Dikatakan “benar-benar” karena selama ini wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah tidaklah gratis. Apabila semua anak usia pendidikan dasar sudah terlayani mendapatkan pendidikan tanpa dipungut biaya, barulah anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendidikan tingkat selanjutnya.
Fungsi

Non Ekonomi
Ketiga, investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Fungsi sosial-kemanusiaan merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan dirinya secara psikologis, sosial, fisik dan membantu siswa mengembangkan potensinya semaksimal mungkin (Yin Cheong Cheng, School Effectiveness and School-Based Management: A Mechanism for Development, Washington D.C: The Palmer Press, 1996, h.7).

Fungsi politis merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warganegara yang benar dan bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin demoktratis. Selain itu orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan.

Fungsi budaya merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya pada tingkatan sosial yang berbeda. Pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, kesadaran estetis serta untuk bersosialisasi dengan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan sosial yang baik. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mampu menghargai atau menghormati perbedaan dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap keanekaragaman budaya. Dengan demikian semakin banyak orang yang berpendidikan diharapkan akan lebih mudah terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya akan terjadi integrasi budaya nasional atau regional.

Fungsi kependidikan merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dan pemeliharaan pendidikan pada tingkat sosial yang berbeda. Pada tingkat individual pendidikan membantu siswa belajar cara belajar dan membantu guru cara mengajar. Orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran untuk belajar sepanjang hayat (life long learning), selalu merasa ketinggalan informasi, ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga terus terdorong untuk maju dan terus belajar.

Di kalangan masyarakat luas juga berlaku pendapat umum bahwa semakin berpendidikan maka makin baik status sosial seseorang dan penghormatan masyarakat terhadap orang yang berpendidikan lebih baik dari pada yang kurang berpendidikan. Orang yang berpendidikan diharapkan bisa menggunakan pemikiran-pemikirannya yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Orang yang berpendidikan diharapkan tidak memiliki kecenderungan orientasi materi/uang apalagi untuk memperkaya diri sendiri.

Kesimpulan
Jelaslah bahwa investasi dalam bidang pendidikan tidak semata-mata untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tetapi lebih luas lagi yaitu perkembangan ekonomi. Selama orde baru kita selalu bangga dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hancur lebur karena tidak didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berpendidikan. Orde baru banyak melahirkan orang kaya yang tidak memiliki kejujuran dan keadilan, tetapi lebih banyak lagi melahirkan orang miskin. Akhirnya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sebagian orang dan dengan tingkat ketergantungan yang amat besar.

Perkembangan ekonomi akan tercapai apabila sumber daya manusianya memiliki etika, moral, rasa tanggung jawab, rasa keadilan, jujur, serta menyadari hak dan kewajiban yang kesemuanya itu merupakan indikator hasil pendidikan yang baik. Inilah saatnya bagi negeri ini untuk merenungkan bagaimana merencanakan sebuah sistem pendidikan yang baik untuk mendukung perkembangan ekonomi. Selain itu pendidikan juga sebagai alat pemersatu bangsa yang saat ini sedang diancam perpecahan. Melalui fungsi-fungsi pendidikan di atas yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan maka negeri ini dapat disatukan kembali. Dari paparan di atas tampak bahwa pendidikan adalah wahana yang amat penting dan strategis untuk perkembangan ekonomi dan integrasi bangsa. Singkatnya pendidikan adalah sebagai investasi jangka panjang yang harus menjadi pilihan utama.

Bila demikian, ke arah mana pendidikan negeri ini harus dibawa? Bagaimana merencanakan sebuah sistem pendidikan yang baik? Marilah kita renungkan bersama.